Opini

POLITIK DAN GEREJA TERLIBAT

Jean Loustar Jewadut
(Mahasiswa STFK Ledalero, Tinggal di Ritapiret
)

Perbincangan kritis, rasional, dan sistematis tentang politik sudah terjadi sejak zaman klasik hingga sekarang dan pasti akan terus berlanjut serta melibatkan banyak pemikir dengan kekhasan pemikiran mereka masing-masing. Dalam diskursus tersebut, ada pemikir yang menyetujui pemikiran politik pemikir sebelumnya, tetapi ada pula pemikir yang membantah dan mengkritik pendapat politik pemikir sebelumnya. Aristoteles, misalnya, melihat politik sebagai suatu seni, kearifan, dan keterampilan karena pelaksanannya selalu mengandung percaturan pandangan dan kepentingan, menitikberatkan politik pada bidang praxis yaitu bidang yang menyibukkan diri dengan perihal lebih-kurang baik dan bukan perihal benar-salah, dan mendeskripsikan manusia sebagai zoon politikon atau makhluk politis. Dalam perjalanan waktu, Hannah Arendt mengkritik konsep zoon politikon Aristoteles. Dengan formulasi zoon politikon, Aristoteles menempatkan hakikat politik dalam manusia. Arendt menegaskan bahwa hakikat politik tidak termaktub dalam manusia, tetapi di luar manusia, tepatnya di ruang antarmanusia. Politik tidak terpaut dengan manusia singular, tetapi terkait dengan manusia dalam kategori pluralitas, di mana individu-individu dalam keunikan masing-masing dan kepentingan yang variatif saling berdialog dan bertindak bersama dalam kesalingan demi kebaikan bersama (Mathias Daven, Jurnal Ledalero, Vol. 14, No. 1 Juni 2015:148).

Terlepas dari pluralitas pemikiran tentang politik, hemat saya, ada dua pendapat yang dapat menyatukan pluralitas pemikiran tentang politik. Pertama, perbincangan tentang politik itu sangat kompleks. Kompleksitas perbincangan tentang politik disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak faktor yang terkait erat dengan politik yaitu sosial, ekonomi, budaya, moral, dan pendidikan, ruang lingkup politik sangat luas (jaringan yang dibentuk bukanlah sesuatu yang permanen, melainkan selalu berkembang dan berubah berdasarkan kepentingan), dan perubahan dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum turut mempengaruhi perubahan struktur politik dalam sebuah negara.

Kedua, politik itu raja dalam suatu kehidupan bernegara. Sebagai raja dalam kehidupan bernegara, politik sangat menentukan keadaan damai atau perang, kekayaan negara diperoleh secara sah dan dibagi secara adil, masyarakat memiliki hak-hak pribadi seperti hak berbicara, hak berkumpul, hak memeluk agama tertentu dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut, dan juga menentukan bahwa kejahatan ditangani secara holistik dan manusiawi. Tidak salah kalau dikatakan bahwa sebagai raja dalam kehidupan bernegara, politik sangat berpengaruh. Begitu besar pengaruhnya sehingga Plato berpendapat bahwa politik terlalu penting untuk diserahkan hanya kepada politikus. Politikus itu mengarah pada kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan yaitu bagaimana mendapat, menggunakan, dan mempertahankannya. Padahal politik lebih luas dari sekadar mendapat, menggunakan, dan mempertahankan kekuasaan. Politik berhubungan langsung dengan pemerintahan, penguasaan, pelaksanan, dan cara pelaksanaan kekuasaan demi kesejahteraan rakyat.

Baca Juga :   Bencana Alam dan Peran Gereja

Perbincangan tentang politik tidak akan pernah berakhir selama realitas kehidupan politik dalam suatu negara masih bobrok sehingga jauh panggang dari api kebaikan bersama. Diskursus seputar politik di ruang publik dewasa ini akan tetap ramai sebagai sebuah bentuk reaksi terhadap carut marut persoalan politik dalam sebuah negara dan sekaligus menawarkan solusi bagi penentuan arah kehidupan politik yang lebih berkualitas. Kehidupan politik yang berkualitas menjadi dambaan setiap negara. Setiap negara mesti berjuang menempuh cara-cara yang konstruktif guna menciptakan kehidupan politik yang memihak kepentingan semua orang.

Pada hakikatnya, politik selalu berurusan dengan nasib hidup orang banyak. Namun, dalam kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa politik seringkali juga dimodifikasi untuk hanya melayani kepentingan segelintir pihak. Dalam kondisi seperti ini, apakah Gereja harus berdiam diri? Bagaimana menjelaskan keterlibatan Gereja dalam konteks wilayah politik agar keterlibatannya sungguh-sungguh berdampak positif?

Hubungan yang hidup antara Gereja dan politik (pemimpin) adalah hubungan antara dua entitas yang otonom tetapi saling berkaitan erat. Berdasarkan tugas maupun wewenangnya, Gereja sama sekali tidak dapat dicampuradukkan dengan negara (demikian sebaliknya negara juga tidak dapat dicampuradukkan dengan Gereja), dan Gereja tidak terikat pada sistem politik manapun. Sekalipun kedua instansi tersebut otonom dan berbeda dalam urusan kewenangan, namun Gereja mengingatkan bahwa tujuan keduanya sama yaitu demi pencapaian kesejahteraan manusia (Gaudium et Spes, No. 76).

Baca Juga :   Orientasi Pendidikan di Tengah Modernisasi

Atas dasar kesamaan tujuan yang ingin dicapai, maka keduanya perlu membuka diri untuk menjalin kerja sama. Patut diakui bahwa jalinan kerja sama itu tidak akan pernah bebas seluruhnya dari konflik dan ketegangan. Konflik dan ketegangan tersebut akan muncul terutama kalau Gereja tidak membiarkan dirinya mudah terkooptasi ke dalam program politik tertentu, tetapi tetap berperan sebagai penyuara cita-cita dan visi tentang kehidupan yang ideal bagi seluruh warga masyarakat. Sebab itu, walaupun Gereja berusaha menjalin sebuah hubungan bebas konflik dengan politik (pemimpin), dengan lebih menitikberatkan pemakluman ideal dan rambu-rambu moral tanpa menuntut bagi dirinya kompetensi untuk menyusun program politik, maka pemakluman ideal dalam kata dan tindakan politis ke sebuah situasi politik yang sedang didominasi sebuah kekuasaan politis yang cenderung memutlakkan dirinya, akan melahirkan konflik dan ketegangan. Gereja yang sungguh-sungguh dengan perkasa berjuang demi kemanusiaan dengan berlandaskan cinta kasih tidak boleh takut dengan realitas konflik dan ketegangan dengan politik (pemimpin).

Gereja melalui para Bapa Konsili Vatikan II menegaskan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang adil dan jujur, yang membaktikan dirinya demi kepentingan seluruh masyarakat” (Gaudium et Spes, No. 75). Seturut alur berpikir para Bapa Konsili Vatikan II, kalau realitas di lapangan terjadi sebaliknya dengan yang diharapkan yaitu tampilnya seorang pemimpin yang tidak adil, tidak jujur, dan yang hanya membaktikan dirinya untuk kepentingan segelintir orang saja, hemat saya, Gereja tidak semestinya menunjukkan sikap apatis dengan basis argumentasi bahwa Gereja hanya boleh menyibukkan diri semata-mata untuk urusan Kerajaan Allah saja. Kalau persepsi seperti ini yang dibangun, sudah sepantasnya Gereja dinilai bersalah dan berdosa. Gereja yang tidak tanggap dan tidak menggubris situasi diabolis yang dialami manusia sekelilingnya telah kehilangan jati dirinya. Ia bagaikan garam yang menjadi tawar dan pelita bernyala yang ditempatkan di bawah gantang (bdk. Mat. 5:13-16). Di tengah realitas destruktif kinerja pemimpin masa kini yang sibuk mengurus diri dan kroni-kroninya, Gereja mesti menunjukkan suatu keterlibatan.

Baca Juga :   Taipan dan Potret Buram Parpol

Keterlibatan Gereja sebagai sebuah reaksi terhadap kehadiran pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya mesti dilandasi oleh hukum cinta kasih dan keberpihakan pada martabat luhur manusia. Gereja selalu dipanggil dan diharapkan keterlibatannya di dalam kehidupan politik (bukan politik praktis) karena kehidupan politik inilah yang menentukan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai pribadi keluarga umat manusia. Bagi Gereja, keterlibatan demi keadilan dan partisipasi dalam perubahan dunia merupakan unsur konstitutif dari pewartaan Kabar Gembira, yaitu pengutusan Gereja untuk penebusan umat manusia dan untuk pembebasannya dari segala keadaan penindasan. Di sini, Gereja mengingatkan dirinya sendiri, supaya dalam menghadapi pemimpin yang tidak memihak pada nasib rakyat banyak, hanya boleh menggunakan sarana-sarana yang sesuai dengan semangat Injil yakni tanpa menggunakan kekerasan. Gerakan perlawanan Gereja dengan menempuh cara non kekerasan didasarkan pada gerakan perlawanan Yesus sendiri. situasi politik pada zaman Yesus hidup diwarnai oleh penjajahan Roma atas masyarakat di Palestina.

Menanggapi realitas penjajahan tersebut, ada beberapa kelompok yang melakukan gerakan perlawanan. Kaum Imam bangsawan dan Saduki di Yerusalem umumnya bekerja sama (berkoalisi dan berkolusi) dengan penjajah agar mendapatkan sebagian keuntungan dan posisi yang mapan. Kaum Farisi melawan penjajah tetapi juga mengadakan kompromi strategis dengan penjajah. Kaum Zelot melawan penguasa Roma dengan kekerasan senjata yang memuncak dalam perang Yahudi yang berakhir dengan kehancauran Bait Allah dan Kota Suci Yerusalem. Kaum Eseni menjauhkan diri dari dunia ramai yang najis, dari pergolakan dunia dan tinggal di Padang Gurun menantikan dalam doa dan tapa kedatangan zaman baru.

Jelas bahwa gerakan perlawanan yang dilakukan Gereja terhadap realitas kinerja pemimpin yang buruk yang berakibat pada tidak terwujudnya kesejahteraan rakyat mesti menggunakan cara damai (anti kekerasan), bukannya menggunakan kekerasan (seperti yang dilakukan oleh kaum Zelot) dan bukan pula bersikap apatis, mengurung diri dalam kenyamanan gedung Gereja, dan hanya berdoa tanpa spiritualitas keterlibatan yang konstruktif (seperti yang dilakukan oleh kaum Esseni).

Editor: Peppy Dain

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button