Opini

Pilkada dan Jebakan “Money Politics”

Oleh: Eren Holivil

Ditengah ancaman pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini, beberapa daerah di Indonesia tetap menggelarkan aktivitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada serentak 2020 ini akan dilaksanakan di 270 wilayah, yang terdiri dari 9 Propinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Sebagaimana keputusan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemandgri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP), bahwa Pilkada serentak 2020 akan tetap berlangsung pada 9 Desember mendatang. Yang terpenting para penyelenggara Pilkada dan masyarakat pemilih (voters)tetap mengikuti aturan protokol kesehatan dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada.

Baca Juga Linonella

Tentu Euforia demokrasi ini bukan kejutan dan barang baru lagi di Negeri ini. Demokrasi elektoral kita menutut ada sirkulasi elite setiap lima tahun. Namun, ada satu hal yang perlu dicemaskan, bahwa penyelenggaran pemilu ditengah Pandemi berpontensi terjadi penyelewengan. Salah satu yang cukup sensitif dan krusial adalah potensi meningkatnya praktik money politics atau politik uang. Bahwasannya, Krisis ekonomi akibat Covid-19 saat ini menjadi momentum para kanditat untuk mempraktikan money molitics. Pandemi Covid-19 tidak lagi dilihat sebagai situasi emergency, tetapi malah diperalat para kandidat demi melayani kepentingan politik semata. Hati-hati, Pilkada di tengah Pandemi saat ini bisa menjadi jebakan adanya Pandemi baru, yakni  politik uang.

Baca Juga :   Neraka adalah Yang Lain
1 2 3 4Laman berikutnya

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button