Opini

Nasib Sial Hidup Sekampung dengan Bupati Matim

Frumens Arwan

Banera.id – Tinggal sekampung dengan bupati adalah sebuah privilese, tetapi sekaligus juga sebuah kebetulan yang ajaib. Privilese karena tidak semua orang bisa merasakannya. Kebetulan karena sebenarnya siapa saja bisa hidup sekampung dengan bupati tergantung dari siapa bupatinya.

Selama hidup sekampung dengan bupati, orang-orang telah melemparkan kepada saya berbagai macam prasangka yang bagi saya tidak semuanya benar. “Enak yah hidup sekampung dengan bupati.” “Enak yah bisa lebih sering lihat mobil-mobil mewah bupati.” “Enak yah bisa punya orang dalam.” “Gampang dong lulus PNS.” Prasangka-prasangka semacam itu terkesan mengagung-agungkan privilese saya itu. Seolah-olah itu adalah dunia utopis yang mereka impi-impikan dalam hidup mereka yang malang.

Nah, tulisan ini hendak mengungkap sisi yang sebenarnya dari privilese semacam itu. Bahwa tinggal sekampung dengan seorang bupati nyatanya tidak seenak dan seindah yang orang kira. Bahkan tidak sesuai dengan yang saya sendiri harapkan.

Akan tetapi, sebelum itu saya hendak meluruskan satu hal. Rupanya timbul persoalan mengenai frasa “tinggal sekampung dengan Bupati Manggarai Timur” di atas. Faktanya kampung halaman saya dan beliau berbeda. Kampung halaman beliau adalah Ceka Likang, sementara kampung halaman saya adalah Lewe. Secara geografis dua kampung ini berjarak kurang lebih tiga kilometer dan dipisahkan oleh sebuah pekuburan umum. Dengan demikian, lebih tepat kalau menyebut bahwa “saya hidup bertetangga kampung dengan Bupati Matim”.

Persoalan letak geografis di atas juga rupanya menyiratkan adanya perbedaan mendasar dengan apa yang kita sebut sebagai “hidup sekampung”. Akan muncul banyak perbedaan di sana kalau faktanya Si A dan Si B hidup dalam tempat yang berbeda. Lain halnya kalau Si A dan Si B hidup dalam tempat yang sama. Akan tetapi, saya melihat bahwa interaksi yang berlangsung di antara kami kurang lebih mirip dengan kehidupan pertetanggaan pada umumnya dengan memperhitungkan beberapa soal berikut. Pertama, secara geografis jarak rumah saya dengan rumah beliau yang besar dan megah itu sebenarnya tidak lebih dari tiga kilometer. Kedua kampung itu persis hanya dipisahkan oleh sebuah pekuburan umum.

Kedua, kampung halaman beliau adalah “jalur” yang sering saya gunakan ketika hendak ke kebun atau ke desa lain yang mengharuskan saya melewati rumah beliau. Ketiga, dalam wilayah administratif Gereja Katolik, kampung halaman saya berada dalam wilayah paroki yang sama. Dalam wilayah administratif semacam itu, perayaan-perayaan besar keagamaan, seperti Natal dan Paskah, seringkali dilaksanakan bergantian, baik di kampung saya maupun kampung beliau.

Ketiga, sudah sejak lama terbentuk relasi kekerabatan di antara warga kampung saya dan warga kampung beliau. Relasi itu terbentuk terutama melalui perkawinan. Lahirlah kelompok yang disebut sebagai anak wina-anak rona (woe nelu), ase kae, dan sebagainya di antara warga kampung saya dan warga kampung beliau.

Baca Juga :   Adven dan Harapan Untuk Pemimpin Terpilih

Ketiga hal di atas bagi saya memperlihatkan bahwa letak geografis, meskipun tidak bisa diabaikan, pengaruhnya sangatlah kecil. Toh dengan kemajuan teknologi yang ada kita semua hidup dalam apa yang disebut sebagai “desa global”. Selain itu, sesekali orang perlu “mengada-ada” sejauh itu tidak merugikan orang lain. Kena UU ITE pun saya tidak takut. Kan Bupati Matim itu tetangga sekaligus ‘orang dalam saya.’ Jadi, di atas kertas saya aman dong. Nah, kita kembali ke Laptop.

Bupati Manggarai Timur (Matim) yang sekarang, Andreas Agas, telah melanglang buana di pucuk pimpinan kabupaten yang berdiri sejak 2007 itu selama kurang lebih tiga belas tahun. Beliau pernah menjabat sebagai wakil bupati selama dua periode, yakni dari tahun 2008 sampai tahun 2019, dan saat ini menjabat sebagai bupati Matim untuk periode 2019 hingga 2024. Itu artinya, butuh waktu sebanyak itu untuk bisa merampungkan tulisan ini. Jadi, saya cukup tahu dong sisi-sisi gelap yang saya alami selama hidup sekampung dengan bupati.

Pertama, beliau bukanlah tetangga yang baik dan ramah. Selama beliau menjabat sebagai bupati kami jarang sekali bertamu satu sama lain. Palingan beliau bertamu kalau musim kampanye. Ketika kampanye selesai beliau menjadi sulit ditemui. Padahal, dahulu sebelum menjadi bupati kami adalah tetangga yang secara potensial saling bergantung satu sama lain. Misalnya, suatu kali Ibu saya kehabisan minyak tanah, lantas menyuruh saya meminta minyak tanah di rumah beliau. Kan bisa jadi begitu.

Selain itu, saya jarang bertamu ke rumah beliau terutama karena saya sadar diri. Siapa sih saya di hadapan beliau? Beliau ini pejabat negara. Sementara saya ini cuman gembel, rakyat jelata, kaum proletar. Tidak pantas dong bertandang ke rumah kaum borjuis.

Juga kami tidak pernah saling peduli satu sama lain, meskipun secara geografis rumah kami berdekatan. Ketika beliau sudah menjabat sebagai bupati hubungan pertetanggaan di antara kami menjadi renggang. Rumah beliau mulai berpagar tinggi, bertembok tebal, dan berjubin licin. Saya kira ada penjaganya juga: satpam dan beberapa ekor anjing. Mana peduli beliau ketika keluarga saya kehabisan beras, misalnya.

Kedua, hidup sekampung dengan bupati tidak serta-merta membuat kampung saya diperhatikan secara lebih, tidak dengan sendirinya membuat saya dan segenap warga kampung bisa menikmati infrastruktur kelas premium. Nyatanya, selama tiga belas tahun berkuasa, baik sebagai bupati maupun wakil bupati, infrastruktur di kampung saya gitu-gitu saja. Bahkan, sama hancurnya dengan wilayah-wilayah lain di kabupaten.

Baca Juga :   Teror dan Teror(isme)

Ada sih sejumlah kemajuan. Beliau, misalnya, telah mulai membangun sekolah-sekolah dan rumah ibadat. Tapi saya tetap curiga. Jangan-jangan itu hanya hasil nepotisme atau sekadar “hadiah” saja. Secara umum sih tidak ada pembangunan yang dapat membuat kami layak disebut kampung halaman seorang bupati. Sial memang.

Yang paling ganjil buat saya adalah soal jalan raya atau akses transportasi di kampung saya. Seingat saya, jalan di kampung saya itu sudah seperti itu adanya sejak belasan tahun lalu. Perbaikan jalan ada, tetapi modelnya hanya tambal sana-sini. Palingan sebentar kemudian rusak lagi. Kalau musim hujan tiba jalan yang berlubang akan menjadi ceruk-ceruk kecil yang digenangi air. Kalau musim kemarau kerikil dan bebatuan berserakan di sepanjang jalur.

Saya lalu menjadi heran dengan persoalan ini. Mosok beliau mengabaikan infrastruktur jalan, sementara Pak Presiden sudah sedemikian gencarnya mengampanyekan perbaikan infrastruktur. Di situlah saya berpikir bahwa sebenarnya beliau ini bodoh amat dengan atasannya.

Selain itu, jalan raya ini adalah jalur menuju rumahnya sendiri, kampung halamannya sendiri. Mosok tidak beliau perhatikan. Itu kan durhaka namanya. Pertanyaan saya: “Emang kalau di jalan berlubang mobil Bapak tidak goyang gitu?” Saya ingat, bulan Juli 2021 lalu, sebuah truk besar bermuatan beras terguling di sebuah tanjakan dekat rumah beliau. Berita itu sudah pasti sampai di telinga beliau dong. Kecuali kalau beliau memang tutup telinga seperti biasanya. Dan resultan dari peristiwa itu adalah nol. Jalan masih begitu-begitu saja.

Persoalan tidak memperbaiki infrastruktur jalan ini lalu menimbulkan dua asumsi di dalam diri saya. Diri saya yang satu mengatakan: “Pemimpin kan tidak boleh menganak-emaskan daerahnya sendiri, yang di dalamnya ada keluarga dan kerabatnya sendiri. Itu kan nepotisme jadinya. Jadi, bapak bupati termasuk pemimpin yang baik.” Akan tetapi, diri saya yang lain mengatakan: “Berdasarkan tuntutan akal sehat semua wilayah di kabupaten berhak memperoleh pemenuhan atas hak-haknya. Dalam hal ini adalah hak untuk memperoleh akses jalan raya. Kampung saya kan bagian dari kabupaten. Jadi kami berhak dong dapat perbaikan jalan. Tapi ini kok tidak diperhatikan yah? Jangan-jangan beliau punya dendam pribadi dengan keluarga saya. Atau jangan-jangan beliau punya kejutan di satu tahun terakhir kepemimpinannya.” Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui saya.

Ketiga, hidup sekampung dengan bupati menciptakan kecemburuan sosial yang besar di kampung saya. Sebagaimana yang saya bilang tadi, melihat rumah beliau yang besar dan bertingkat ketika rumah sendiri hanya terbuat dari kayu bukan lagi soal menerima kenyataan hidup. Juga melihat beliau memarkir mobil-mobil mewah di depan rumah, entah yang berplat merah atau berplat hitam, bukan lagi sebuah kemewahan. Itu semua nyatanya telah menciptakan iri dan dengki di antara para tetangga. Saya tidak bilang semua warga. Tapi saya pikir hal itu tidak bisa dihindarkan. Kita kan penginnya punya rumah besar juga. Jangan punya rumah yang besar sendiri dong, sementara rumah masyarakat di sekitar kebanyakan sudah reyot.

Baca Juga :   Food Estate dan Budaya Berkerumun

Keempat, beliau bagi keluarga saya adalah seseorang yang tidak tahu balas budi. Ini sesuatu yang pribadi, tetapi merupakan hal yang paling nyeselin buat saya. Maaf kalau saya curhat. Dulu ketika beliau maju sebagai calon wakil bupati, Bapak saya adalah salah satu tim sukses beliau. Sekarang, ketika beliau sudah menjadi pemimpin, Bapak saya kembali jadi “gembel” lagi tuh. Katanya Tim Sukses, tapi yang sukses hanya beliau. Bapak saya hidupnya gitu-gitu saja: jadi tukang kayu, bergantung pada hasil panen kopi dan cengkeh yang tidak pasti, atau bergantung pada pinjaman bank.

Saya dan keluarga saya tidak sedang mengharapkan imbalan dan sebagainya karena itu soalnya nepotisme. Kalau pun bapak bupati memperhatikan keluarga saya setelah baca tulisan ini itu semata adalah bonus untuk saya. Yang saya harapkan adalah tolong perhatikan nasib rakyat-rakyat kecil yang menderita di sekitar beliau. Banyak loh itu. Beliau tidak perlu perhatikan keluarga kami. Dari dulu juga hidup keluarga kami gini-gini saja. Dari pekerjaan sebagai buruh bangunan, Bapak saya sudah bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Jadi yasudahlah. Kalau tidak bisa perhatikan keluarga kami, cukup perhatikan keluarga-keluarga lain. Kasihan mereka tidak bisa ngeluh di medsos.

Itulah beberapa hal buruk yang alami selama belasan tahun hidup sekampung dengan bupati Matim. Betapa tidak spesial dan tidak menyenangkannya hal itu. Buat kalian yang selama ini memimpikan privilese semacam itu, saya bilang jangan mencoba bereksperimen dengan hal yang sudah tujuh puluh lima persen akan mendatangkan malapetaka. Itu berbahaya bagi diri Anda.

Untuk bapak Bupati Matim yang kami banggakan, terima kasih karena paling tidak bapak sudah mengharumkan nama kampung kita, nama kami dan anak-cucu kami nantinya. Semoga kejutan untuk kami datang di periode kedua nanti. Itu pun kalau Bapak terpilih lagi. Kalau tidak yah kita jadi tetangga biasa seperti yang dulu lagi. Kita bernostalgia bersama, mengenang masa ketika kita jatuh dan bangun bersama. Namun, satu hal yang perlu Bapak tahu, kami adalah kerabat bapak dan kami sedang tidak baik-baik saja.

Artikel Terkait

Satu komentar

  1. Banyak orang yang menjadi tim sukses karena mengharapkan Beliau bisa membawa kemajuan untuk Matim,,,Tapi……..
    Tetap berjuang saudara, untuk Matim yang Lebih baik 🙏

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button