Opini

Menyoal Nasib Guru Kontrak di TTU

Jabatan Bupati di Timor Tengah Utara (TTU) untuk saat ini untuk menindas rakyat kecil secara sewenang-wenangnya.

Hal ini ditandai dengan seruan yang digaungkan oleh anggota organisasi Pemuda Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Kefamenanu pada momentum peringatan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020.

Berita tentang aksi ini dimuat dalam media TIMEXKUPANG.com, 30/10/2020 dengan judul, “PMKRI Cabang Kefamenanu Gelar Aksi Tuntut Pemkab TTU Bayar Gaji Guru Kontrak.”

Dalam orasi itu PMKRI menyuarakan nasib dari para guru kontrak yang diterlantarkan oleh Pemkab TTU. Para guru kontrak telah menjalankan tugas mendidik anak negeri secara bertanggung jawab sejak Januari sampai Oktober 2020.

Baca Juga Ayahku Menjelma Pria Berjas Putih

Namun sayangnya, hingga kini Pemkab TTU belum membayar upah mereka selama 10 bulan. Pemkab masih diam seribu bahasa. Lantas muncul pertanyaan, “Ada apa dengan Pemkab TTU?” Mungkin Pemkab TTU masih hanyut dalam urusan politik di tengah mewabahnya covid-19.

Atau barangkali pandemi covid-19 ini malah memacu semangat Pemkab TTU untuk berkreasi dan bersandiwara dengan ragam dinamika yang berujung mencari keutungan.

Alih-alih menangani pandemi covid-19 namun terselip ambisi yang terstruktur, sistematis dan massif untuk meraup keuntungan. Demikian juga dengan penundaan bayar gaji guru kontrak.

Baca Juga :   Perempuan, Iklan Media dan Jebakan Kapitalisme (Memaknai Hari Perempuan Sedunia)

Sejatinya, Pemkab TTU itu hadir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hemat saya tidak membayar gaji guru kontrak selama 10 bulan adalah potret buruk kinerja Pemkab TTU kepada publik.

Baca Juga Puisi-Puisi Defri Noksi Sae

Ini tidak lain Bupati sedang lelap dalam tidur panjang di atas kursi empuk pemberian rakyat TTU. Pada tataran ini Bupati lupa akan eksistensinya di hadapan para guru kontrak di kabupaten TTU.

Bupati yang adalah pemimpin daerah lupa turun dari singgasana. Sebab membiarkan para guru kontrak menanti dalam ketidakpastian. Puncaknya, menanti dalam ketidakpastian itu adalah pekerjaan yang membosankan.

Dan saat ini Bupati TTU sedang menyengsarakan rakyatnya yang telah menaruh kepercayaan padanya. Padahal musim kemarau panjang hampir berlalu namun hati Bupati TTU masih saja membatu.

Pemimpin yang sadar akan eksistensi diri adalah dia yang selalu mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan dirinya sendiri; dia yang mampu merangkul dan menyatuhkan yang tercerai berai dalam satu kesatuan yang utuh.

Baca Juga Blokir Maling Dengan Pendidikan Keteladanan

Namun sangatlah disayangkan sikap dan tindakan Bupati TTU yang diam membisu selama 10 bulan terhadap teriakan suara para guru kontrak. Padahal para guru kontrak telah menjalankan misi pelayanannya dengan baik.

Baca Juga :   Dinamika Bahasa Indonesia di Tengah Covid-19

Mengabdikan seluruh totalitas hidupnya demi pertumbuhan dan perkembangan pendidikan di negeri ini. Mereka hadir memberikan cahaya bagi generasi bangsa.

Dan Bupati sendiri adalah jabatan yang dipercayakan oleh rakyat. Ia dididik dan dibesarkan oleh guru namun sekarang lupa bersyukur atas kebaikan dan jasa dari para guru.

Guru itu memang hanyalah hamba dari debu kapur yang setia menggoreskan huruf dan angka di dalam pikiran, hati dan budi anak bangsa agar negara ini tidak tinggal di tengah kegelapan yang tak menentu.

Guru mengajarkan tentang kebijaksanaan manusia yang bersumber dari Allah. Kebijaksanaan itu mengajarkan manusia tentang cinta, keadilan, dan damai.

Bupati TTU (mungkin) mengerti tentang cinta, keadilan, dan damai. Namun, baginya semua itu hanyalah sarana untuk memuluskan urusan politiknya.

Mestinya sebagaimana cinta, memberi tanpa mengharapkan kembali, dan keadilan adalah memberi apa yang menjadi hak dari orang lain, serta damai adalah menciptakan suasana hati orang lain untuk merasakan nuansa sejuk untuk memaknai hidup ini secara pantas.

Baca Juga Puisi-Puisi Sari Yovita

Jadi, pemimpin yang baik adalah dia yang bijaksana dan mengerti secara baik dan benar arti terdalam dari kebijaksanaan dalam memimpin. Sebab gagal paham tentang arti kebijaksanaan akan melahirkan tindakan-tindakan ketidakadilan.

Baca Juga :   Menolak Lupa Destinasi Pariwisata yang lain di NTT

Hal ini menyata dalam realitas para guru kontrak yang terkurung kurang lebih 10 bulan menanti gaji tanpa ada kepastian dari Pemkab TTU. Artinya tak ada gaung tindakan kebijaksanaan Pemkab yang menggema di telinga dan hati para guru kontraknya.

Inilah sandiawara ketidakadilan yang sedang dilakonkan oleh Bupati TTU. Mempunyai mata namun tak melihat, mempunyai telinga namun tak mendengar, mempunyai hati namun tak mencintai, mempunyai tangan tapi tak merabah.

Lantas, sampai kapan pemkab TTU membiarkan guru kontaknya menderita dan menunggu dalam ketidakpastian. Mereka telah menjalankan tugas mulia yaitu mencerdaskan anak bangsa. Maka, tak ada pilihan lain bagi Pemkab TTU selain membayar upah mereka selama kurang lebih 10 bulan.

Yohanes Mau (Foto/Dokpri)

Penulis Misionaris SVD, Pemerhati masalah sosial dan politik kini tinggal di Zimbabwa-Afrika


Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button