Opini

Mengapa Hantu Populisme Bangkit?

Peter Than | Mahasiswa Magister Filsafat STFD Jakarta

Banera.id Ada begitu banyak uraian atas pertanyaan tersebut. Di sini saya menyajikan jawaban Michael Sandel dan Yuval Noah Harari dalam diskusi yang diadakan Penguin Random House beberapa bulan lalu.

Populisme Sebagai Kegagalan Politik Progresif

Tesis utama Sandel dalam bukunya Tyrany of Merit (2020) adalah perasaan yang menyakitkan para buruh tanpa ijazah terhadap elit yang memandang rendah mereka adalah salah satu alasan yang menjelaskan serangan populis hari ini. Selama empat dekade, kita telah melihat ketidaksetaraan ekonomi yang menajam dan membuat kita- orang kaya dan orang miskin- hidup dalam ruang terpisah.

Tapi yang jauh lebih memprihatinkan adalah cara pandang terhadap kesuksesan dan kegagalan. Kesuksesan dipandang sebagai hasil kerja keras dan prestasi individual, demikianpun kegagalan adalah akibat kesalahan sendiri.

Orang sukses merasa kesuksesan adalah miliki mereka sendiri, dengan akibat bahwa mereka yang gagal tidak memiliki hal lain untuk disalahkan kecuali diri mereka sendiri. Mereka yang mendarat di atas merasa pantas menikmati posisi mereka, sementara bagi yang masih merayap di bawah, diminta supaya bekerja lebih keras lagi.

Inilah prinsip meritokrasi. Prinsip ini telah meracuni politik dan demokrasi kita selama lebih dari empat dekade. Namun prinsip inilah yang sekarang dihidupi oleh politik progresif liberal, partai kiri di Amerika dan Eropa, dan partai-partai sosial demokratik di banyak negara.

Mereka menanggapi ketidaksetaraan yang menajam bukan dengan mempertanyakan ketidakadilan struktural melainkan dengan memperbesar retorika mobilitas ke atas, persamaan peluang yang fair,tanggung jawab individual, dan prestasi. Itulah sebabnya, mereka menyuruh orang-orang pergi dan belajar ke universitas dan mendapatkan gelar sarjana sebagai kunci menghadapi ketidaksetaraan.

Mereka buta terhadap kenyataan bahwa di banyak negara, populasi para pekerja tanpa ijazah universitas jauh lebih banyak. Bertumpu pada asumsi meritokratis, mereka gagal mengakui nilai kerja keras para buruh tanpa ijazah ini. Mereka gagal bertanya, mengapa mereka yang juga pekerja keras, banting tulang sepanjang tahun, tidak juga naik ke posisi kelas menengah atau lebih dari itu? Mengapa hidup mereka tetap miskin? Karena itu, Sandel menilai meritokrasi tidak lebih sebagai sebuah ideologi, kesadaran palsu.

Ideologi ini hari ini menebarkan keangkuhan di antara para pemenang/kaum elit, serentak menebarkan kebencian di antara mereka yang merasa globalisasi ekonomi telah melumpuhkan masa depan mereka. Kelompok yang tertinggal ini merasa kaum elit memandang mereka dengan hina. Seorang tokoh populis otokratis, seperti Trump, masuk ke situ. Dia tidak menawarkan janji mobilitas ke atas atau menyuruh pergi ke universitas seperti dilakukan elit-elit partai-partai sosial demokratik di Eropa atau di Amerika.

Dia membuka keran-keran kebencian massa dengan memperlihatkan ketidaksetaraan yang makin tajam, dengan retorika hypernasionalisme, anti-globalisasi, rasisme dan xenofobia. Jadi, menurut Sandel, partai sosial demokratik atau partai kiri seperti Demokrat di Amerika adalah kuda perkasa yang mengantar Trump ke kursi presiden. Mereka bertanggung jawab terhadap bangkitnya populisme.

Dengan pikiran alternatif ini, Sandel menunjukkan ketidakcukupan dua diagnosis populisme yang biasa kita temukan. Diagnosis pertama: kemarahan populis terhadap elit terutama merupakan reaksi terhadap meningkatnya keragaman ras, etnis dan gender. Diagnosis kedua: mengaitkan kebencian kelas pekerja dengan kebingungan dan dislokasi yang ditimbulkan oleh laju perubahan yang cepat di era globalisasi dan teknologi.

Bagi Sandel, menafsirkan protes populis sebagai jahat atau salah arah, atau semata-mata sebagai sentimen picik terhadap multikulturalisme, globalisasi dan teknologi, dapat membebaskan elit pemerintah dari tanggung jawab politis dan moral mereka terhadap krisis demokrasi ini. Karakter utama populisme bukan massa yang mulia atau massa yang pengecut, banci dan pemarah, melainkan menurut Sandel, kegagalan para elit politik menjalankan politik progresif. Populisme bangkit sebagai buah dari kegagalan politik progresif partai-partai kiri atau sosial-demokrat.

Baca Juga :   Pahlawan Sesungguhnya di Masa Pandemi Covid-19

Namun, populisme bukan fenomena partikular, melainkan global. Penjelasan Sandel mungkin menyakinkan untuk konteks Amerika dan Eropa. Tapi apakah meyakinkan untuk menjelaskan fenomena populisme di berbagai negara, termasuk Indonesia?

Menurut Sandel, salah satu benang merah yang menghubungkan populisme di berbagai negara adalah kegagalan politik progresif partai-partai kiri dalam menghadapi fakta ketimpangan akibat globalisasi selama empat dekade terakhir. Keberhasilan populisme sayap kanan adalah buah kegagalan politik progresif atau politik sosial-demokratik.

Alasan kegagalan ini adalah selama lebih dari empat dekade, partai-partai sosial-demokratik terjebak dalam perangkap neo-liberal dan kapitalisme. Hal ini menyimpang dari misi tradisional mereka: menjadi kekuatan penyeimbang dalam demokrasi menghadapi ketidaksetaraan yang disebabkan oleh kapitalisme tak terkendali, dan menjadi jembatan bagi masyarakat kecil dalam mewujudkan keadilan sosial.

Di Amerika dan Eropa, partai-partai sosial-demokratik gagal menjadi antagonisme kekuatan neo-liberal, dan malah menerima kekuatan neo-liberal ke dalam sepak terjang politik mereka dengan sepenuh hati. Mereka tidak menerima secara kritis premis tentang kemahakuasaan pasar yang dilontarkan Reagan dan Thatcher beberapa dekade lalu: “mekanisme pasar adalah alat utama mewujudkan kebaikan publik.” Mereka merangkul proyek globalisasi pasar dengan sepenuh hati.

Maka berhadapan dengan ketidaksetaraan yang makin tajam sejak 1990-an hingga kini, mereka mengkampanyekan jalan keluar yang justru melebarkan jurang ketidaksetaraan: “Jika Anda ingin menang dalam persaingan global, pergi dan belajar ke universitas.” Janji-janji meritokratis ini sekarang ini justru ditawarkan oleh partai-partai kiri demokratik. Ini menjelaskan, mengapa partai-partai kiri yang semula bertumpu pada rakyat kecil dan para buruh sebagai basis massanya, sekarang ini malah diisi dan dikerumuni oleh elit-elit oligarkis yang semuanya adalah tamatan universitas dengan gelar pendidikan tinggi.

Partai-partai ini telah kehilangan misi progresif dan “kiri”-nya, dan mereka tidak lebih baik dari partai kanan konservatif: oligarkis dan takut akan kesetaraan. Inilah juga alasannya, mengapa kita tidak atau jarang melihat populisme kiri; mengapa hanya ada atau sering muncul populisme sayap kanan yang memanfaatkan sentimen ras, agama, anti-asing, hypernasionalisme, dll? Jawabannya: partai-partai kiri (sosial-demokratik) hanya tinggal nama. Sejatinya mereka telah berubah menjadi partai neo-liberal.

Di Indonesia, suasananya jauh lebih parah. Bukan saja partai progresif dan kiri demokratik tidak ada, atau semua partai jelas-jelas bermuka dan berotak neo-liberal dan kapitalis, melainkan juga bahwa kegiatan-kegiatan yang mendesiminasikan pemikiran-pemikiran kiri juga mendapatkan ancaman dan kekerasan dari pemerintah (PRISMA, 2017: 53). Buku-buku kiri yang secara orisinal bicara tentang Marxisme dibredel dan dibakar. Berbagai kemungkinan lahirnya gerakan-gerakan kiri yang menentang status quo dan arogansi elit justru dianggap komunis. Rezimnya malah antikritik. Kritik dianggap sebagai pelecehan terhadap kekuasaan dan- yang lebih buruk- pelecehan terhadap Presiden sebagai simbol negara (sejak kapan Presiden adalah simbol negara???). Suara protes masyarakat tidak ditanggapi serius, malah dibungkam dengan kekerasan, atau dihadang dengan menyodorkan dengungan jelek buzzer-buzzer penjilat istana.

Alhasil, energi antagonisme hampir tidak ada dalam politik dan demokrasi Indonesia saat ini. Hampir semua partai mengerumuni kekuasaan. Hanya satu dua yang berani keluar menjadi oposisi, tapi juga oposisi yang gagal mengangkat isu-isu utama secara argumentatif, dan malah lebih banyak mengumbar politik identitas.

Baca Juga :   Demokrasi dalam Bayang-Bayang Oligarki

Bukankah selama rezim Soeharto juga demokrasi kita kehilangan antagonisme di bawah cakar otoritarian Soeharto? Jadi, dalam wajah berbeda, demokrasi kita hari-hari ini juga sama muramnya dengan wajah otoritarianisme Soeharto selama 32 tahun memerintah. Tak heran, jika indeks demokrasi kita kian merosot.

Bagi Sandel, retorika partai kiri demokratik ini terlalu sempit untuk menghadapi ketidaksetaraan. Retorika meritokratis mereka menimbulkan penghinaan bagi orang-orang yang tidak memiliki gelar sarjana: “Jika Anda tidak kuliah dan karena itu tidak bisa berjuang dalam kancah ekonomi baru, kegagalan Anda adalah kesalahan Anda.” Pandangan ini menyulut kemarahan, protes, kebencian bahkan rasa malu yang lalu diplintir dengan enak oleh tokoh-tokoh politik otokratis.

Sekali lagi, kita tidak boleh lupa, di banyak negara banyak pekerja tidak memiliki gelar sarjana. Jadi adalah sebuah ide yang bodoh bahwa untuk menciptakan sebuah ekonomi yang bermartabat dan manusiawi bergantung pada gelar sarjana yang kebanyakan orang tidak punya. Bagi Sandel, ideologi meritokrasi dan kegagalan politik progresif adalah benang merah yang menghubungkan fenomena populisme secara global.

Populisme dan Nasionalisme

Mereka yang mengumbar hypernasionalisme sering disebut sebagai manusia-manusia berpikiran tertutup, kesukuan daripada global. Populisme, karena itu, adalah krisis cara pandang kosmopolitan: melampaui batas-batas negara nasional. Dalam pandangan kosmopolitan, yang nyatanya amat diminati para pejuang neo-liberalisme, status integrasi nasional dianggap tidak signifikan.

Jika bangsa semakin tidak penting dan jika pemerintah nasional dianggap kurang efektif mengatur diri dalam menghadapi globalisasi ekonomi, dapatkah kita membayangkan sebuah demokrasi yang dijalani secara global? Maka, apakah populisme di suatu negara dapat dihadapi oleh nasionalisme?

Menjawab pertanyaan ini, Yuval Noah Harari berpendapat bahwa nasionalisme dapat menjadi obat paling manjur dari populisme. Menurutnya, nasionalisme adalah penemuan terbaik manusia. Di inti nasionalisme ada ide bahwa saya harus setia kepada orang asing, orang yang saya tidak kenal dan tidak kenal saya, orang yang belum saya temui, namun saya harus peduli dengan mereka. Saya harus menjamin kesejahteraan mereka, pendidikan mereka, dan kesehatan mereka dengan bersedia membayar pajak. Itulah nasionalisme, dan itulah bangsa sebagai komunitas imajiner (Anderson).

Kita jelas berbeda dari komunitas simpanse, gorila atau homosapiens purba. Mereka hidup dan tinggal dalam komunitas yang sempit, di mana mereka hanya mengenal kelompok mereka masing-masing. Hal yang menakjubkan dari nasionalisme adalah nasionalisme memungkinkan kita tidak hanya peduli dengan 50 orang lain di luar diri kita melainkan 500 juta orang lain, orang-orang yang kita tidak kenal dan tidak mengenal kita, bahkan mungkin tidak pernah akan kita temui sampai mati.

Tidak mungkin ada demokrasi yang kuat tanpa rasa terhubung dengan warga negara lainnya, atau tanpa merasa memiliki nasib yang sama dengan orang lain. Maka tidak mungkin ada demokrasi yang berpijak di atas rasa permusuhan. Dalam politik, tidak mungkin demokrasi berjalan di atas kebencian terhadap lawan politik. Memandang lawan politik sebagai musuh yang harus dihancurkan hanya ada dalam perang saudara dan rezim diktator, bukan demokrasi.

Jadi, tokoh-tokoh populis yang mengobarkan amarah dan kebencian, melakukan kampanye rasis, xenofobia, dan anti-minoritas, sudah pasti bukan nasionalis. Jika nasionalisme adalah perihal mencintai orang lain yang bahkan kita tidak kenal, maka tokoh-tokoh populis seperti itu jelas bukan nasonalis. Mereka mungkin lebih cocok dengan pemimpin suku, atau salah satu dari homo sapiens purba yang lolos ke zaman ini, tapi bukan nasionalis.

Menurut Yuval, berdasarkan berbagai fakta historis, kesulitan utama sebuah bangsa bukan bagaimana melawan bangsa lain atau orang asing, melainkan bagaimana membuat puluhan bahkan ratusan juta manusia dengan berbagai perbedaan: budaya, bahasa, ras, dll, hidup berdampingan dalam sebuah negara bangsa.

Baca Juga :   Membangun Pemahaman Komprehensif Tentang Perbedaan Status Kewarganegaraan Dan Status Kependudukan

Tidak gampang meramu pluralitas seperti ini. Banyak negara mengalami perang saudara karena tidak memiliki ideologi yang kuat untuk menjalin berbagai perbedaan ini sehingga berakhir dengan perang saudara. Beruntung Indonesia, berkat kecerdasan para pendiri bangsa, mampu mengantisipasi bahaya ini jauh-jauh hari dengan menemukan Pancasila sebagai basis filosofis bangsa yang amat majemuk ini. Namun tidak semua negara berhasil seperti ini.

Pluralitas: inilah proyek besar nasionalisme. Orang-orang seperti Trump, Bolsonaro, Victor Orban, Netanyahu , dan tokoh-tokoh populis otokratis lainnya, bekerja melawan proyek ini. Yuval berpendapat, orang Amerika hari ini lebih membenci dan takut satu sama lain daripada mereka membenci dan takut terhadap Rusia, Cina, dll. 50 tahun lalu, kaum Demokrat dan Republikan di Amerika sama-sama takut bahwa Rusia akan datang dan menghancurkan cara hidup atau ideologi Amerika. Sekarang ini, kaum Demokrat membenci dan takut bahwa kaum Republikan akan datang dan menghancurkan mereka. Begitupun sebaliknya.

Ini seperti perang saudara, seperti yang terjadi di beberapa negara timur tengah: Irak, Suriah, dan Yaman. Kemenangan Taliban di Afghanistan baru-baru ini juga akan tetap menghadapi kemungkinan besar perang saudara yang berkelanjutan.

Di negara-negara yang demokrasinya sudah lama berjalan, seperti Indonesia, mungkin bukan perang saudara berdarah-darah melainkan warga negaranya saling membenci satu terhadap yang lain. Kebencian ini tidak muncul secara natural, atau dengan sendirinya, melainkan diamplifikasi, diplintir dan disulut oleh para aktor populis. Dengan demikian, Yuval berpendapat, populis adalah mereka/tokoh politik/pemimpin yang membagi warga negara menjadi dua yaitu orang-orang yang nyata (pendukung saya) di satu sisi, dan di sisi berlawanan, orang-orang yang dipetakan sebagai musuh atau pengkhianat yang harus dibasmi tuntas. Dan ini bertentangan dengan nasionalisme.

Inilah satu alasan mengapa demokrasi akhir-akhir ini kolaps. Jadi menurut Yuval: “Demokrasi runtuh bukan karena kebangkitan nasionalisme, melainkan karena keruntuhan nasionalisme.”

Kesimpulan

Populisme sayap kanan adalah versi populisme yang memecah belah dan intoleran. Perlu memperkuat kembali nasionalisme untuk menghadapi populisme semacam ini. Memperkuat nasionalisme berarti membangkitkan kebersamaan sebagai warga negara, tanggung jawab bersama satu terhadap yang lain, terhadap proyek sipil, dan solidaritas yang menyatukan. Itu berarti, Yuval dan Sandel sepakat, meritokrasi adalah ideologi yang bertentangan dengan semangat nasionalisme dan solidaritas. Dan jika solidaritas dan nasionalisme memperkuat demokrasi, maka meritokrasi sebaliknya melemahkan demokrasi.

Namun, mengacu pada gagasan Sandel tentang meritokrasi dan populisme di atas, kita seharusnya tidak boleh hanya menerima satu versi populisme yaitu populisme sayap kanan yang otoriter, homofobik, anti-asing, intoleran, misoginis, dll. Jenis tafsir inilah yang sering dipegang, diucapkan dan dimonopoli oleh elit politik dari partai kiri demokratik dan rezim yang memerintah hari ini. Mereka dengan mudah akan mengatakan bahwa para pemilih yang memilih tokoh-tokoh otokratis populis adalah orang-orang yang berpikiran rasis, xenofobik, homofobik, anti-gender, misoginis, anti-asing, anti-pluralisme, anti minoritas, berpikir sempit, dll.

Menafsirkan populisme hanya sebagai sentimen buruk terhadap perbedaan ras, agama dan minoritas akan membebaskan para elit politik dari kenyataan bahwa kegagalan mereka dan sifat oligarkis pemerintahan mereka adalah alasan utama bangkitnya hantu populisme dewasa ini. Saya kira, rasa aman diri di tengah krisis demokrasi yang makin merebak itulah yang hendak diantisipasi oleh Sandel.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button