Opini

Membangun Pemahaman Komprehensif Tentang Perbedaan Status Kewarganegaraan Dan Status Kependudukan

Pengantar

Negara merupakan sebuah kesatuan yang berasaskan kedaulatan, yang meliputi wilayah, penduduk dan tatanan aturan yang telah diatur di dalamnya. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Dengan kata lain, terbentuknya suatu Negara harus memenuhi syarat-syarat, yaitu : Adanya Rakyat, Wilayah, Pemerintah yang berdaulat, dan adanya pengakuan dari negara lain.  Hal substansial yang hendak dibicarakan dalam tulisan ini adalah membangun pemahaman komprehensif tentang rakyat (perbedaan warga Negara dan penduduk) sebagai salah satu syarat terbentuknya Negara.  

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan kata rakyat ke dalam 4 pengertian, sebagai berikut; 1) rakyat adalah penduduk suatu negara, 2) rakyat adalah orang kebanyakan, orang biasa,  3) rakyat adalah pasukan (belantara), dan 4) rakyat adalah anak buah, bawahan.  Sedangkan menurut  Wikipedia  Bahasa Indonesia, Rakyat (bahasa Inggris: people) adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan. 

Baca Juga : Peran Media dalam Menjaga Persatuan
Baca Juga : Mengembalikan Semangat Kesetaraan Gender

Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan. Elemen rakyat terdiri dari wanita, pria, anak-anak, kakek dan nenek. Rakyat akan dikatakan rakyat jika telah disahkan oleh negara yang ditempatinya dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai rakyat/warga Negara. Rakyat diambil dari kata Rahayat yang artinya yang mengabdi, pengikut, pendukung. Konotasinya sangat merendahkan karena dianggap sebagai “hamba, budak dan sejenisnya” Sehingga agak berbeda dengan maksud dari kata people ( Inggris ) terlebih jika dengan konotasi rakyat sebagai sebuah kekuatan atau pemilik sebuah negara.

Baca Juga :   Perempuan, Iklan Media dan Jebakan Kapitalisme (Memaknai Hari Perempuan Sedunia)

Menyadari bahwa salah satu fondasi yang sangat penting untuk menjadikan suatu negara kuat dan maju adalah rakyatnya yang sejahtera. Karena perlu diketahui bahwa rakyat merupakan aset terbesar dalam sebuah negara. Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu hal yang selalu diutamakan di dalam sebuah pembangunan. Pemerintah selalu mencoba mengimplementasikan kesejahteraan rakyat sebagai suatu tujuan program yang hendak dicapai. Kesejahteraan rakyat dalam perspektif konstitusi tertuang dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan pemerintahan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Rakyat juga merupakan salah satu unsur yang penting dalam sebuah negara karena tanpa ada rakyat maka negara juga tidak akan dapat terbentuk.  Rakyat suatu negara dapat dibedakan menjadi dua yakni, penduduk dan bukan penduduk (status kependudukan) dan warga negara dan bukan warga negara atau Warga Negara Asing (status kewarganegaraan). Sampai dengan saat ini, masih banyak di antara kita yang tidak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup atau komprehensif di dalam membedakan status kependudukan dan status kewarganegaraan seseorang. 

Baca Juga :   Bunuh Diri, Krisis Iman dan Radikalisasi Peran Gereja

Baca Juga : Pandemi, Larangan Konspirasi dan Beragama
Baca Juga : Vita Quaerens Fabulam (Hidup harus dinarasikan)

Belakangan ini, masyarakat Nusa Tenggara Timur dikejutkan dengan realitas kasus persoalan kewarganegaraan seorang Bupati terpilih di daerah Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore. Berdasarkan postingan video klarifikasi dari yang bersangkutan, dalam kanal Youtube 

KAKA DORANG yang berjudul ‘’Bupati Sabu Raijua terpilih, angkat bicara terkait statusnya” dan dipublikasikan pada tanggal 8 Februari 2021, bahwasanya ia lahir dan bersekolah hingga Perguruan Tinggi, meski kemudian ia menjadi Warga Negara (WN) Amerika Serikat (AS). Di sisi lain, Orient yang terpilih menjadi Bupati Sabu Raijua diketahui memiliki dua kewarganegaraan, Indonesia dan Amerika Serikat, pada saat dia mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Orient maju dalam Pilkada Kabupaten Sabu Raijua 2020 bersama Thobias Uly sebagai calon bupati, dengan mendapat dukungan dari Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan Partai Gerindra. Di sini menjadi jelas, bahwa hal mendasar yang menjadi esensi persoalan adalah perihal status kewarganegaraan.

Baca Juga :   Ekofeminisme: Sebuah Tindakan Rasa Memiliki (Sense of Belonging)

 Tepatnya, apakah Indonesia atau Amerika Serikat menganut dwi kewarganegaraan? Dalam konteks Indonesia, pertanyaan tentang dwi kewarganegaraan justru menjadi lebih penting untuk dibahas, apakah Indonesia menganut juga  dwi kewarganegaraan dalam arti ketika seseorang pindah menjadi Warga Negara di Negara lain, ia masih tetap memiliki status Warga Negara Indonesia? Bila mengacu pada UU No. 12 Tahun 2016, maka jawabannya jelas, yakni Indonesia hanya mengakui dwi kewarganegaraan secara terbatas.

 Adapun pada pasal 23 huruf h UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tegas dinyatakan bahwa warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan Indonesia-nya jika memiliki kartu identitas resmi dari negara lain. Peraturan hukum paling tinggi yang mengatur tentang Pilkada adalah UU Nomor 10 Tahun 2016. Pada pasal 7 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dikatakan bahwa kepala daerah haruslah seorang yang menyandang kewarganegaraan Indonesia. Untuk mengatasi persoalan berkaitan dengan status kewarganegaraan, maka diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang perbedaan antara Warga Negara dan bukan Warga Negara serta  Penduduk dan bukan Penduduk.

1 2 3 4Laman berikutnya

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button