Opini

Lawan Demagog Pemburu Kuasa

Florianus Jefrinus Dain

(Mahasiswa STFK Ledalero, Staf Redaksi Banera.net, Tinggal di Ritapiret)

Belakangan ini, iklim demokrasi kita sedang menampakkan anomali akibat menguatnya demagog dalam ruang publik. Perilaku dan tindakan demagog berbakat “tiran” sedang menghantui dan memangsa nilai-nilai demokrasi dalam tubuh bangsa ini. Akhirnya demokrasi bukan digerakkan oleh pikiran, pengetahuan, melainkan dikuasai oleh tontonan ironik demagog yang kian mendistorsi politik. Makanya demokrasi tidak pernah bejalan mulus sesuai harapan.

Demonstrasi menuntut Ahok (tirto.id 21/02/20) untuk menanggalkan posisinya sebagai direksi Pertamina tanpa basis data yang kuat oleh sekelompok massa merupakan tanda sekaligus petanda roh demokrasi semakin hilang. Alih-alih menjadi pembangun kultur demokrasi, justeru terjebak dalam mobokrasi. Sebuah upaya massa untuk mengatur haluan kebijakan pemerintah. Bahaya ini mesti ditindak sedini mungkin, kalau tanpa sebuah pengayakan data yang valid.

Secara etimologis demagog berasal dari kata bahasa Yunani, demos berarti rakyat, agogos berarti pemimpin atau penghasut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia demagog berarti penggerak atau pemimpin rakyat yang pandai menghasut dan membangkitkan semangat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Demagog bekerja secara liar untuk membunuh karakter individu dengan cara mengindoktrinasi ideologi-ideologi dalam rangka membangun gerakan-gerakan untuk mendapatkan kekuasaan.

Filsuf Plato dalam bukunya Republic menggambarkan demagog sebagai seorang pemimpin yang memiliki karisma untuk menggerakkan massa yang total melayaninya. Ia adalah manusia yang rakus akan kekuasaan, kehormatan, dan berlindung di balik tembok pertahanan agamanya. Kedekatannya dengan masyarakat membuat demagog dengan lihai mengahasut dan membakar api semangat masyarakat untuk menentang kekuasaan.

Baca Juga :   Muda Adalah Kekuatan

Parasit Demokrasi

Di Indonesia, tidak sedikit orang terindoktrinasi ajaran-ajaran sesat demagog. Akibat merasa ditinggalkan dan kalah, maka upaya menggagalkan kekuasaan pun dilakukan dengan berbagai cara seperti Sang Penguasa dalam ajaran Machiavelli. Orang mudah digiring dan tidak mampu berpikir sendiri secara otonom. Terjadi kebablasan dalam cara berpikir.

Demos kemudian terhanyut dalam lautan lepas virus demagog yang tak berujung pangkal. Tiang-tiang nilai luhur demokrasi menjadi keropos diterpa ombak pemikiran dangkal yang diuntungkan oleh kebebasan berpendapat. Tameng kedaulatan rakyat dalam mengutarakan pendapat mendapat tempat, sebagai basis argumentasi demagog. Dia berparasit dalam kebebasan irasionalitas yang mendepak pengikutnya menjadi kurang kritis. Transaksi doktrin dalam pasar bebas berkomunikasi menampilkan banalitas “kejahatan” dan kegaduhan. Hanya mau mengatakan ke publik tentang egalitarianisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, walaupun defisist penyanggah argumen rasional. Ia kemudian dengan sendirinya menjadi keropos.

Prinsip egaliter inilah yang menjiwai negara-negara penganut demokrasi. Di Indonesia maupun di negara-negara demokratis lainya, kebebasan menyampaikan pendapat dijunjung tinggi, bahkan dihormati. Setiap tuntutan atau suara rakyat adalah ekpresi kebebasan itu sendiri. Dan demagogisasi hanya mungkin dalam ruang-ruang terbuka. Demokrasi yang menciptakan peluang itu. Namun persoalannya, sejauh mana kebebasan itu dimaknai dalam terang demokrasi?

Tidaklah adil dan cukup kalau kran demokrasi dibuka seluas-luasnya bagi rakyat yang menggunakannya untuk kepentingan diri, bahkan merusak tatanan kebersamaan. Eskpresi kebebasan itu hanya mungkin sejauh tidak mengganggu hak dan kenyamanan orang lain. Sejauh ini, sejarah demagog di dunia selalu menimbulkan pilu dan kegaduhan dalam ruang politik, bahkan nyawa menjadi taruhan seperti fenomena Hitler di Jerman.

Baca Juga :   Kawal Desa

Parahnya masyarakat terbawa arus dengan konsep-konsep salah yang berusaha meruntuhkan pemerintah dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Kolonisasi atas pikiran adalah bukti kurangya pedagogi kritis rakyat. Nalar menjadi tumpul akibat propaganda-propagan yang menluncur deras dalam ruang otak setiap individu. Pendisipinan cara berpikir ini tentu bertentangan dengan asas demokrasi yang meniscayakan keberpihakan pada hati nurani dan akal sendiri, sapere aude! Masyarakat bak kerbau yang dicocok hidungnya. Ke mana arah dan tujuan gerakan, pasti tidak tahu dengan baik. Apalagi berbicara tentang ideologi gerakan yang dibangun.

Lawan

Mengatasi munculnya demagog “abal-abalan”, mestinya pemerintah membaca dengan serius gerakan-gerakan itu. Harapan ini ditujukan dalam rangka terciptakanya iklim politik yang aman bagi kelangsungan hidup bersama di negeri ini. Kadang-kadang, publik merasa gerah akibat gerakan-gerakan reaktif itu. Bersikap reaksioner terhadap pemimpin tentu tidak merepresentasikan kedewasaan dalam berdemokrasi. Boleh saja dalam letupan-letupan itu, orang-orang berargumentasi tentang kebebasan berbicara, tidak mengganggu stabilitas umun. Tidak bisa disangkal setiap gerakan yang berakar demagogisasi selalu menciptakan ketidaknyamanan dan kegaduhan dalam ruang politik. Maka, perlu disikapi secara bijakasana.

Hemat saya ada berbagai agenda stategis dalam melawan demagog di negeri ini yaitu;
Pertama, membangun narasi atau ide tandingan terhadap gerakan. Ide tandingan yang rasional menjadi tameng dalam menangkal serpihan-serpihan ide yang irasional. Penangkalan itu dinyatakan dengan menarasikan kerja figur tertentu dalam kekuasaan. Kalau figur itu membawa dampak yang baik bagi demokrasi melalui loyalitasnya, maka perlu dijabarkan jejak-jejaknya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim kritis masyarakat dalam membaca fenomena politik. Pedagogi dan literasi kritis ini mesti menjadi tanggung jawab pemerintah, kalau tidak dikatakan gagal dalam menghadapi demagog di negeri ini.

Baca Juga :   Guru Dihadapan Aplikasi Online

Kedua, penguatan dan penegakan hukum dapat mematahkan dan meruntuhkan demagog Hukum berkerja dalam memastikan dan terciptakan keteraturan dalam komunitas negara. Leyapnya hukum menjadi pemicu demagog dalam demokrasi. Ia kemudian berusaha memanangkan hati rakyat untuk mendulang dukungan melalui narasi-narasi kepentingan bersama. Rakyat terpecah-pecah dalam rangkulan demagog. Dan ketika demagog sudah menguasai pikiran rakyat, dengan sendirinya individu-individu tidak mampu otonom sesuai hati nurani. Demos kelihangan imunitas sebagai subjek politik yang mampu berpikir tentang dunia.

Kultur demokrasi Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menghadang terjadinya stagnasi dalam demokrasi oleh mobokrasi. Mobokrasi berkembang biak apabila hukum itu tidak berjalan sesuai fungsinya. Setiap upaya-upaya massa melalui penetrasi demagog menimbulkan kekacauan yang mahahebat diputuskan mata rantainya. Memutuskan mata rantai itu memang membutuhkan delik hukum positif yang adekuat.

Rakyat juga mesti taat pada hukum, selain penegakan oleh negara terhadap demagog berbakat tiran. Rakyat sendiri membangun etos taat pada prinsip-prinsip hukum negara demokratis sambil membina diri untuk selalu berpikir sendiri dan otonom dalam prinsip. Kekuatan negara maupun rakyat dalam menghancurkan demagog ialah dengan tunduk pada hukum untuk menciptakan stabilitas dan kebaikan bersama.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button