Opini

Demokrasi dalam Bayang-Bayang Oligarki

Penulis : Julius Nipu

Banera.id – Sering terdengar bahkan mungkin telah  terekam dalam memori ingatan kita sepintas tentang apa dan bagaimana seharusnya demokrasi itu dijadikan sebagai tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harapan-harapan yang menempel pada benak itu dan menyatu sebagai hasrat kemudian muncul, bahwa demokrasi sedemikian mungkin harus direalisasikan.

Namun, ketika berkaca pada situasi saat ini demokrasi yang menjadi harapan bersama kian memudar dan digiring oleh oligarki. Bahkan demokrasi sebagai alat untuk memenuhi ketamakan para penguasa. Lalu pertanyaannya kemudian muncul,  apa sebetulnya demokrasi itu? Bagaimana seharusnya demokrasi itu ada dan memenuhi dahaga kehidupan masyarakat? Siapa yang seharusnya menjalankan demokrasi tersebut?

Tentu tak lazim lagi,  penulis memaparkan hal yang sama bahwa demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani yakni “demos” dan “kratos”. “Demos” yang bermakna rakyat dan khalayak, sementara “kratos” diartikan sebagai pemerintahan. Yang berarti demokrasi sebagai sistem yang mengijinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warganya untuk berpendapat serta turut dalam pengambilan keputusan di pemerintahan dan atau dengan kata lain  dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat.

Hal serupa,  pun dirumuskan oleh Montesquieu salah seorang pemikir yang jaya pada masanya yang masih begitu relevan dengan situasi saat ini. Bahwasanya kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen. Hal ini berarti demokrasi yang telah menjadi cita-cita bersama seharusnya dijalankan dan perlu adanya keterlibatan serta kontrol  masyarakat sebagai upaya untuk meminimalisir kekuasaan absolut.

Baca Juga :   Globalisasi Media dan Komersialisasi Budaya Lokal

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi pancasila era reformasi pasca masa orde lama dan orde baru, tentu tidak terlepas dari landasan negara Indonesia yakni pancasila yang di dalamnya tercantum lima sila bertujuan sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Namun, sistem demokrasi yang dianut negara kita Indonesia sebagai demokrasi pancasila yang seharusnya dijalankan sesuai amanat pancasila justru melenceng jauh dan bahkan keluar dari garis harapan tersebut.

Indeks demokrasi Indonesia yang diukur berdasarkan parameter dunia yang tercatat sejak era reformasi yang hengkang dari demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin masa orde baru, memiliki catatan khusus pada masa kepemimpinan rezim hari ini yang  menunjukkan kemerosotan signifikan. Periode pertama hingga sekarang kepemimpin rezim hari ini, kedudukan indeks demokrasi hanya berkutat pada peringkat ke-64 dengar skor 6,3, namun skor tersebut menurun dari sebelumnya 6,48 yang diukur dari berbagai aspek oleh Economist Intellingence Unit (EIU).

Baca Juga :   Mengulas Penetapan Label KKB “Teroris” di Papua

 Kemerosotan ini terjadi dalam kurun waktu 14 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2010 hingga saat ini. Economist Intelligence Unit (EIU) memberikan skor 7, 92 untuk proses pemilu dan pluralisme. Sementara itu, fungsi pemerintah dengan skor 7,50, partisipasi politik 6,11, budaya politik 4,38 dan kebebasan sipil dengan skor 5,59.  Tentu yang melatarbelakangi kemerosotan indeks demokrasi ini adalah bahwa kekuasaan absolutisme yang telah merongrong masuk dalam tubuh demokrasi.

Oligarki

Oligarki merupakan suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan politik dipegang oleh sebuah kelompok elit kecil yang berasal dari masyarakat, yang dibedakan berdasarkan keluarga, kekayaan serta kekuatan militernya. Kata oligarki sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “oligarchia”, dimana kata oligoi yang berarti sedikit dan arkhein yang memiliki arti memerintah.

Oligarki yang bekerja dalam tubuh demokrasi di Indonesia saat ini tentu membawa serta unsur kepentingan  individu, keluarga dan kelompok-kelompok tertentu yang tidak jauh berbeda dari misi oligarki tersebut yakni mempertahankan kekayaan dan kekuasaan. Hal ini dapat kita temukan dalam berbagai ragam dan praktik rezim kita saat ini yang mempertontokan segala macam misi oligarki dengan bertopeng wajah demokrasi. Berbagai praktik oligarki tersebut dimulai dari kabinet pemerintahan yang di dalamnya terdapat para pengusaha, kebebasan sipil yang dibungkam dengan berlindung pada berbagai alasan yang tidak wajar dan kecurangan lainnya.

Baca Juga :   Kontaminasi dan Kritik Demokrasi Indonesia

Berangkat dari persoalan-persoalan yang dialami demokrasi yang berdampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara, lantas sumbangsih pemikiran dan tindakan seperti apa yang perlu kita berikan agar tidak memperparah luka hingga nanah dalam tubuh demokrasi? Dengan mengutip pemikiran Hegel bahwa kehidupan masyarakat harus dilihat sebagai totalitas hubungan manusia lewat perannya dalam merealisasi akal dan kebebasan, bukan semata dilihat dari sudut pandang ekonomi saja. Karena kemajuan ekonomi tidak serta merta berarti kemajuan manusia. Ada berbagai hal penting lainnya yang menjadi tolok ukur dapat disebutnya kemajuan manusia. Di samping itu, penting bagi kita sebagai masyarakat agar tidak dengan mudah tergiur dengan ajakan yang hanya sebatas pemanis bibir dan penting untuk mawas diri terhadap kelicikan praktik oligarki dan doktrin kapitalisme. 


Penulis adalah seorang mahasiswa hukum Universitas Dwijendra Denpasar-Bali sekaligus aktivis PMKRI Cabang Denpasar. Penulis baru menekuni dunia tulis-menulis sejak memasuki bangku perkuliahan. Adapun hal yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk menulis ialah ingin menyampaikan gagasan dan refleksi atas beragam persoalan sosial, politik, dan lainnya yang dialami bangsa Indonesia

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button