Opini

Blokir Maling Dengan Pendidikan Keteladanan

Pada tahun 2020 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyelenggarakan kompetisi vlog dan film pendek anti korupsi tingkat pelajar se-Indonesia. Melalui media daring, peserta diberi kebebasan untuk berkreativitas yang substansinya mengarah kepada penyampaian pesan dan gagasan anti korupsi sejak dini.

Di satu sisi, realitas ikhtiar dari KPK ini patut diacungkan jempol setinggi-tingginya. Ternyata KPK masih memiliki kepedulian terhadap pembinaan karakter anak bangsa sejak dini. Namun pada sisi yang lain, orientasi akhir dari perlombaan ini perlu diragukan.

Baca Juga

Puisi-Puisi Steve Marten

Keraguan itu semakin diperkuat dikala penulis membaca sebuah artikel pada kolom podium dari saudara Gaudensius Suhardi (GS) yang bertajuk ‘Sok Moralis Mobil Dinas’ (Media Indonesia, 19/10/2020).

Dalam artikelnya, GS menyoroti satu hal yang amat penting yakni keteladanan sikap para pejabat (KPK dan DPR RI Komisi III) yang sudah mengalami degradasi.

Untuk itu dua fakta yang disodorkan GS berikut ini sudah cukup untuk melegitimasi bahwa keteladan sikap para pejabat terkait memang sudah hancur lebur.

Baca Juga

Puisi-Puisi Sari Yovita

Pertama, pada paragraf kelima ‘Kali ini mobil dinas kembali menjadi sorotan setelah terungkap daftar anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 2021 yang telah disetujui Komisi III DPR.

Informasi yang diterima, mobil jabatan untuk Ketua KPK dianggarkan sebesar Rp 1,45 miliar. Empat Wakil Ketua KPK masing-masing dianggarkan Rp 1 miliar. Spesifikasinya mobil 3.500 cc’.

Kedua, pada paragraf keenam ‘Sementara itu, mobil jabatan lima anggota Dewan Pengawas KPK masing-masing dianggarkan Rp 702 juta sehingga totalnya lebih dari Rp 3,5 miliar.

Baca Juga

Ayahku Menjelma Pria Berjas Putih

Anggaran mobil Rp 702 juta itu juga disiapkan untuk enam pejabat eselon I KPK’.
Ketika Komisi III DPR menyetujui untuk pengadaan mobil dinas KPK yang mentereng itu, pada saat yang sama sebenarnya wakil rakyat kita sedang mempertontonkan gaya hidup hedonisme dan bahagia di atas penderitaan rakyat.

Tak heran, jika kepekaan untuk merasa bahwa jabatan itu adalah amanah rakyat seketika lenyap. Buktinya, pengambilan kebijakan demi kepentingan diri atau kelompok pada masa pandemi dianggap layak dan tepat sasar.

Padahal, sebagai wakil rakyat mereka juga tahu dan bahkan melihat betapa di mana-mana rakyat begitu susah. Para pelaku pendidikan (orang tua, guru dan peserta didik) di pelosok serba kesulitan dalam menjalankan proses pembelajar daring.

Baca Juga :   Logical Fallacy on Epstimology

Baca Juga

Rinu Romanus dan Cikal Bakal Lahirnya Majalah SRD

Bisa dibilang pendidikan pelosok kini masih identik dengan ketidakmerdekaan dari listrik, sinyal, hingga jalan yang tidak layak.

Sementara pada saat yang sama justru DPR sibuk buat kebijakan-kebijakan siluman untuk membesarkan perut ketua KPK beserta kru-krunya.

Di lain pihak pengadaan mobil mewah untuk ketua KPK dan empat Wakil KPK yang nilainya selangit itu, sangat berseberangan dengan penyelenggaraan kompetisi vlog dan film anti korupsi tahunan itu.

Dalih-dalih biar dianggap sebagai lembaga yang paling bermoral, berintegritas dan punya kepekaan terhadap kehidupan serta masa depan para generasi yang lebih baik, tapi pada saat yang sama justru KPK mempertontonkan sikap rakus dan nafsu akan harta dan jabatan.

Baca Juga

Jalan Sekam Padi

Itulah sebabnya sebagus apa pun gagasan yang dibuat oleh KPK, jika tidak diimbangi dengan keteladan sikap secara praksis, maka semuanya adalah kesia-siaan.

Dampak buruknya adalah para generasi penerus kita akan mengikuti jejak buruk sebagaimana yang sedang dipertontonkan oleh DPR dan KPK tercinta di atas yakni maling pandai menjaga maling.

Selanjutnya, label maling menjaga maling pun akan tetap melekat erat dalam hati dan sikap pejabat negara. Bahkan berpeluang besar akan meracuni hati dan kehidupan para generasi penerus secara turun temurun.

Pendidikan Keteladanan
Untuk menghancurkan sebuah negara, cukuplah membudayakan sikap tidak disiplin dan tidak jujur dalam dunia pendidikan.

Pastinya, kita semua tak menginginkan hal demikian menggerogoti lingkup pendidikan dan bangsa kita tercinta.

Oleh karena itu, mendidik generasi penerus bangsa untuk berperilaku jujur dan anti korupsi sejak dini, tidak cukup lagi hanya dengan mengasah kecerdasan intelektual.

Namun juga harus diikuti oleh kecerdasan emosional, dan kecerdasan spritual. Dan pada titik inilah, pendidikan keteladanan wajib dikumandangkan secara berkelanjutan.

Karenanya, agar ketiga kecerdasan ini bisa berjalan seiring sejalan, maka kerja kolektif antar orang tua, masyarakat, dan para guru sangatlah urgen.

Sebab harapan untuk semakin banyak generasi bangsa yang jujur dan berkarakter, hanya bisa digapai melalui proses pendidikan yang humanis, baik dalam tutur maupun laku.

Oleh karena itu, agar pendidikan kita tidak terjebak dalam lingkaran sikap ketidakjujuran yang bermuara pada kepentingan destruktif segelintir orang yang haus akan uang, kuasa dan jabatan, maka membudayakan pendidikan keteladanan dalam lingkup lembaga pendidikan sejak dini dan berkelanjutan adalah urgen.

Pada akhirnya, harapan agar semakin banyak generasi yang adalah calon-calon pemimpin yang jujur dan berkarakter pada masa mendatang dapat terwujud.

Bonefasius Zanda
(Foto/Dokpri)

Penulis : Banefasius Zanda – Pendidik SMAS Katolik Regina Pacis Bajawa dan Pengelolah Blog Pribadi Goresanboyzanda


Artikel Terkait

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button